Persib vs Persija Terancam Tanpa Penonton

Big match yang mempertemukan Persib Bandung dan Persija Jakarta di Stadion Siliwangi, Bandung, Minggu, 3 Maret 2013 terancam digelar tanpa penonton. Pasalnya, jadwal laga bertepatan rapat pleno terakhir penghitungan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2013. 

"Kemungkinan memang bakal digelar tanpa penonton. Tapi kami masih menunggu arahan dan konfirmasi lebih lanjut dari Kepolisian," jelas Media Officer Persib, Irfan Suryadireja, Senin, 25 Februari 2013. 

Persib dan Persija selama ini memang dikenal sebagai musuh bebuyutan. Rivalitas kedua tim juga mengalir hingga ke suporternya. 

Sudah menjadi kebiasaan, bila Persija bertandang ke Bandung, maka dipastikan The Jakmania-pendukung Persija-tidak datang. Begitu juga sebaliknya, Bobotoh-pendukung Persib-akan menahan diri untuk mendampingi timnya saat bertarung di markas tim Macam Kemayoran. 

Meski demikian, pihak kepolisian Bandung sepertinya tidak ingin mengambil resiko. Mereka enggan mengeluarkan izin pertandingan karena jadwal pertandingan bertepatan dengan rapat pleno terakhir penghitungan suara Pilgub Jabar 2013. Kepolisian tak ingin kecolongan karena harus fokus menjaga keamanan penghitungan suara. 

Berbeda dengan duel melawan Persija, kepolisian Bandung masih memberikan izin untuk pertandingan melawan PSPS Pekanbaru, Rabu, 27 Februari nanti. "Izin dari Kepolisian untuk lawan PSPS sudah terbit. Tapi hanya untuk pertandingan melawan PSPS saja. Untuk lawan Persija kami memang masih menunggu karena Kepolisian menerbitkan izin per pertandingan," sambung Sekretaris Panpel Persib, Budi Bram Rachman. sumber

Read More

Suku Terasing di Jambi Terancam Hilang

EDHO-XP - Beberapa suku terasing di Provinsi Jambi seperti Orang Rimba, Suku Bathin 9, Talang Mamak dan Suku Duano terancam hilang akibat penyeragaman suku terasing menjadi sebutan Suku Anak Dalam (SAD).
Menurut Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rahmat Hidayat, penyeragaman itu membuat penanganan terhadap suku yang berbeda-beda itu disamaratakan padahal mereka memiliki pola hidup yang berbeda.

"Dengan penyebutan Suku Anak Dalam bagi beberapa suku termarginalkan di Jambi sangat mengancam penghilangan etnis atau etnosida," ujarnya, Sabtu 22 Desember 2012.

Ihwal penyamaan suku-suku tersebut dimulai sejak era Kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menyebut mereka sebagai Suku Kubu yang artinya kotor dan jorok. Di era Orde Baru, penyebutannya jadi lebih baik, Suku Anak Dalam (SAD).

Namun, penyebutan itu cenderung menyamaratakan posisi keempat suku terasing itu. Penyeragaman mengakibatkan pola penanganan, pelayanan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi suku terasing di Jambi hampir selalu gagal.

Rahmat mencontohkan, sejak beberapa tahun terakhir pemerintah daerah maupun pusat melalui Kementerian Sosial mengucurkan anggaran miliaran rupiah untuk mendirikan bantuan rumah khusus bagi Orang Rimba atau SAD.
"Faktanya, Orang Rimba di Jambi itu tidak bisa dirumahkan karena pola hidupnya adalah melangun atau mengembara di kawasan hutan. Berbeda dengan Bathin 9 yang pola hidupnya hampir sama dengan masyarakat biasa," katanya lagi.

Untuk itu, kata dia, KKI Warsi tengah mendorong pemerintah agar bisa benar benar lebih cermat dalam penanganan terhadap suku-suku terasing baik di Jambi maupun di daerah lain.
"KKI Warsi bersama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) membentuk kawasan dengan tujuan istimewa (KDTI) di Jambi. Harapannya, ada kawasan khusus agar Orang Rimba Jambi memiliki akses di dalam hutan karena khusus Orang Rimba hidupnya adalah di dalam hutan tapi tidak merusak ekosistem yang ada," katanya lagi.

KDTI tersebut, lanjut dia, tengah disusun untuk dipresentasikan di Kementerian Kehutanan awal 2013 mendatang. Kawasan ini mencakup 30 ribu hektare dan berlokasi di Kabupaten Merangin, Jambi.

Berdasarkan sensus oleh KKI Warsi 2010, jumlah suku suku terasing di Jambi berjumlah 10.000 orang. Sementara, khusus Orang Rimba berjumlah sekitar 2.400 orang yang menempati beberapa kawasan hutan konservasi, taman nasional serta di bagian lintas tengah Sumatera.

"Terkait persoalan suku termarginalkan di Jambi, KKI Warsi bersama organisasi lain juga tengah mengusulkan dan melaporkan permasalahan ini kepada dewan HAM PBB," katanya.

Read More